Layanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Kupang

Penulis

  • Yohanes Payong STIKOM Uyelindo Kupang

DOI:

https://doi.org/10.37182/jik.v5i1.46

Kata Kunci:

Media, Layanan Informasi Publik, Pengaduan Masyarakat

Abstrak

Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Layanan terhadap infpormasi publik dan pengaduan masyarakt menjadi hak pokok bagi warga negara. Amanat UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat beberapa jenis informasi sebagai berikut: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informsi yang tersedia setiap saat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Kupang belum sepenuhnya melaksanakan amanat UU tersebut diatas. Berdasarkan unit atau bagian yang menangani informasi publik, OPD pada Pemerintah Kota Kupang terdapat 35% (OPD) menyatakan sudah ada namun masih berada di salah satu bagian tertentu, dan belum secara spesifik pada salah satu unit. Sedangkan unit yang ditugaskan untuk menagani pengaduan masyarakat terdapat 32% (OPD) yang sudah ada unit/bagian namun berada pada bidang/bagian tertentu. Terkait dengan layanan informasi kepada masyarakat mayoritas OPD 48% menggunakan melalui sosial mediauntuk menyampaikan layanan informasi kepada masyarakat. Sedangkan menggunakan website hanya 2 OPD, hal ini disebabkan minimnya OPD yang memiliki website atau portal. Sementara media yang digunakan untuk memantau progress atau perkembangan layanan pengaduan masyarakat terdapat penggunaan media 38% OPD menggunakan email/telpon. Rata-rata layanan informasi publik dengan nilai 54,7% dengan kategori kriteria “Tidak Baik”. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kinerja OPD terkait hal tersebut. Berdasarkan hasil analisis gap terdapat nilai harapan lebih besar dari persepsi, terdapat kriteria kesenjangan adalah Tidak Puas dengan nilai antara 29 sampai 40. Hal ini menunjukan bahawa semua kondisi OPD terkait layanan informasi publik maupun pengaduan masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya dengan media untuk akses informasi publik dan layanan pengaduan masih jauh dari harapan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

BPS. (2018) Proyeksi Penduduk Kota Kupang. Kupang: Badan Pusat Statistik Kota Kupang.

BPS. (2017). Kota Kupang Dalam Angka. Kupang: Badan Pusat Statistik Kota Kupang.

Fahlefi, Z. (2014). Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada BP2TSP Kota Samarinda), Jurnal Paradigma. 3(2): 2252-4266

Hereyanto (2017). Analisis Capaian Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Banjarmasin, MetaCommunication: Journal Of Communication Studies. 2(2): 2356-4490.

Indah, T. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Jurnal komunikasi. 12(2).

Pambayun, K. G. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jurnal Politik Pemerintahan. 10(1): 97 – 108.

Payong, Y. (2018). Kesiapan Implementasi E-Government Menuju Penguatan Sistem Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Jurnal Inovasi Kebijakan. 4(1): 548-2165.

Pratama et al. (2019). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(12): 2128-2134.

Perangkat Daerah Kota Kupang. www.kupangkota.go.id (diakses 10 Maret 2019).

Rahadi, D. R. (2007). Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor Publik, Seminar Nasional Teknologi, 1978 – 9777

Riduwan, K. (2010) Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta Bandung.

Soraida, F. D (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sosiohumaniora, 18(3): 212 – 219.

Unduhan

Diterbitkan

25-05-2020

Cara Mengutip

Payong, Y. (2020). Layanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Kupang. Jurnal Inovasi Kebijakan, 5(1), 13–33. https://doi.org/10.37182/jik.v5i1.46

Terbitan

Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Inovasi Kebijakan

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Inovasi Kebijakan

Creative Commons License

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Pemberitahuan Hak Cipta

Seorang penulis yang menerbitkan dalam Jurnal Inovasi Kebijakan (JIK) menyetujui persyaratan berikut:

  • Penulis memiliki hak cipta dan memberikan JIK hak untuk publikasi pertama karya secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 yang membolehkan pihak lain untuk membagi hasil publikasi ini dengan menyertakan penyebutan atas kepemilikan Penulis (acknowledgement of the work’s authorship) dan penerbitan pertama (initial publication) dalam jurnal ini;
  • Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku) dengan pengakuan publikasi awal dalam jurnal ini;
  • Penulis diizinkan dan didorong untuk mempostingkan karyanya secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses penerbitan, untuk memperbesar peluang sitasi atas hasil penelitian yang diterbitkan.

Baca lebih lanjut tentang Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 di sini: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ .