Kinerja SKPD Lingkup Pemerintah Kota Kupang dalam Pemberian Pelayanan Perijinan

Abstrak

Pelayanan publik (public service) merupakan salah satu fungsi pemerintah, yang mutlak dilaksanakan. Capaian kinerja lembaga pemerintah dalam pelayanan publik, merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan publik. Penilaian terhadap capaian kinerja pelayanan publik, didasarkan pada PERMEN PAN-RB Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, yang memuat sembilan komponen penilaian yakni ; Visi-misi dan Motto, Standar  pelayanan dan maklumat pelayanan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana, Penanganan pengaduan, Indeks kepuasan masyarakat, Sistem informasi pelayanan publik dan Produktivitas pencapaian target pelayanan.Secara konseptual, terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan, agar kualitas layanan dapat tercapai yakni, Tangible (terjamah), Realiable (kehandalan), Responsiveness (pertanggungjawaban), Assurance (jaminan) dan Empathy (empati).

Kinerja pelayanan perijinan pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Kupang, yang diukur melalui lima prinsip pelayanan bermutu dengan sembilan komponen penilaian kinerja didalamnya menunjukkan bahwa, kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kota Kupang dalam pelayanan perijinan memiliki tingkatan yang bervariasi, baik dilihat dari segi komponen penilaian kinerja maupun dilihat dari lima prinsip pelayanan yang berkualitas. Ini membuktikan bahwa, persoalan kinerja pelayanan publik, tidak dapat dilihat dari satu komponen atau satu aspek saja, melainkan bersifat kompleks dan multi-dimensional. Dengan demikian, peningkatan kinerja pelayanan perijinan harus dilakukan secara komprehensif, minimal menyangkut tiga hal yakni, sumber daya manusia, sarana-prasarana dan sistem kerja.