Analisis Struktur Ekonomi dan Struktur Perkotaan dalam Mencapai Good Governance City (Studi Kasus pada Kota Kupang)

Penulis

  • Yudith F. Lerrick
  • Boy S. Efendi

DOI:

https://doi.org/10.37182/jik.v6i2.76

Kata Kunci:

Struktur Ekonomi, Struktur Perkotaan, Good Governance City

Abstrak

Struktur ekonomi Berdasarkan peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha mengambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhapa kemampuan berproduksi Dario setiap lapangan usaha. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku nsejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebagai 42,69 juta rupiah. Secara normal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 56,46 juta Rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki empat kali diamandemen. Hal ini juga mempengaruhi struktur perkotaan dimana Perpres No, 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW).Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur secara baik untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas, perlu adanya workshop demi memberikan pemahaman kepada seluruh elemen yang berkaitan untuk menuju pada good governance city.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Afandi, M. N. (2014). Implementasi Kebijakan Pembangunan di Kawasan Bandung Utara dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmu Administrasi , 225- 244.

Faisal. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi , 343-359.

Hong, S. (2016). What Are The Areas of Competence for Central and Local Governments? Accountability Mechanisms in Multi-Level Governance. Journal of Public Administration Research and Theory , 1-15.

Kasman, A. (2002). Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance. Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , 65.

Mardianta, A. V., & Kombaitan, B. P. (2016). Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundangan. Temu Ilmiah IPLBI .

Mikula, L., & Kaczmarek, T. (2016). Metropolitan Integration in Poland: The Case Of Poznan Metropolis. International Planning Studies. International Planning Studies , 1- 14.

Parsons, W. (2017). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana .

Pasal 33 UUD 1945. Undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional.

Perpres No, 55 tahun 2011. (n.d.). Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW).

PUPR, K. (2017). Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat .

Rodriguez-Acosta, C. A., & Rod Rosenbaum, A. (2005). Local Government and the Governance of Metropolitan Areas in Latin America. Public Administration and Development , 295-306.

Undang Nomor 23 tahun 2014. Tentang pemerintah daerah pada tataran implementasi di daerah merupakan dasar pelaksanaan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pelayanan publik demi kesejateraan rakyat.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 . Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik .

Unduhan

Diterbitkan

03-12-2021

Cara Mengutip

Lerrick, Y. F., & Efendi, B. S. (2021). Analisis Struktur Ekonomi dan Struktur Perkotaan dalam Mencapai Good Governance City (Studi Kasus pada Kota Kupang). Jurnal Inovasi Kebijakan, 6(2), 9–18. https://doi.org/10.37182/jik.v6i2.76

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama