Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kota Kupang
Kata Kunci:
Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan DaerahAbstrak
Masalah yang diambil dari penelitian ini adalah pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji: (1) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (2) Pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (3) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Matode penarikan sampel Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini adalah purposive sampling dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Obyek dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang Yang berlokasi di Jl. S. K. Lerik No.1, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 35 responden. Pengumpulan data melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada responden . Matode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini menyatakan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Pada aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini menyatakan bahwa semakin meningkatnya aksesibilitas maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah
Unduhan
Referensi
Arifin, A. Z. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi dan akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Rumah Sakit Daerah Massenrempulu,Kabupaten Enrekang).
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 310. Jakarta: Legalitas. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Deviyanti, Shinta. (2021). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Aksessibilitas terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bogor. Jurnal
Halim,Abdul.(2007). Akuntansi Keuangan Daerh.Jakarta : Salemba Empat.Hasanuddin.
Wahyuni, P. S., Luh, N, Sulindawati, G. E., Herawati, N. T., Jurusan, ], & Program, A. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung). Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1.
Yuliana, Erlita (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
Jakarta : Legalitas. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Jakarta : Legalitas.(2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentg Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2018). Eproceeding Of Management.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 no 73. Jakarta : Legalitas Wahida, N. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Repository Universitas. LAN. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Erlangga.
Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 Mahmudi. (2010) Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47. Jakarta : Legalitas. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik,UII Press,Yogyakarta 2011
Mardiasmo, (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta
Mulyana, B. (2006) Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Pemerintahan
Mustofa, Anies Iqbal. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal.
Nordiawan, (2010). Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer; dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan; serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Nurhayani,Hani,(2013).Pengaruh Penyajian Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( Survei Seluruh Dinas di Pemerintahan Kota Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Tujuan Laporan Keuangan Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Jakarta : Legalitas. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah digantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Wahyuni, Putu Sri. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Aksessibilitas terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bandung. Jurnal
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Inovasi Kebijakan
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Pemberitahuan Hak Cipta
Seorang penulis yang menerbitkan dalam Jurnal Inovasi Kebijakan (JIK) menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memiliki hak cipta dan memberikan JIK hak untuk publikasi pertama karya secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 yang membolehkan pihak lain untuk membagi hasil publikasi ini dengan menyertakan penyebutan atas kepemilikan Penulis (acknowledgement of the work’s authorship) dan penerbitan pertama (initial publication) dalam jurnal ini;
- Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku) dengan pengakuan publikasi awal dalam jurnal ini;
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mempostingkan karyanya secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses penerbitan, untuk memperbesar peluang sitasi atas hasil penelitian yang diterbitkan.
Baca lebih lanjut tentang Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 di sini: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ .
